JDIH Kota Banjar | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

0%

Pengertian JDIH

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,
serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum
secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Cari Produk Hukum

Cari

Produk Hukum Daerah

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Walikota Banjar Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah

Peraturan Walikota Banjar Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah

Abstrak Perda Tahun 2020

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 41 tahun 2019 tentang analisis standar belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Untuk Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2020

0%

Peraturan Daerah

0%

Peraturan Walikota

0%

Abstrak

Lihat Produk Hukum

Produk Hukum Pusat & Propinsi

Undang undang dasar

100%

Undang undang dasar: 100%

Undang undang

100%

Undang undang: 100%

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

100%

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang: 100%

Peraturan Pemerintah

100%

Peraturan Pemerintah: 100%

Produk Hukum Lainnya

100%

Produk Hukum Lainnya: 100%

Lihat Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore 2014)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore 2014)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Pembukuan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Engesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary 2014)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary 2014)

Link Terkait

Dokumentasi Kegiatan

Lihat Dokumentasi Kegiatan Lainnya

Download JDIH Versi Android

Untuk memudahkan dalam mengakses Website JDIH Kota Banjar silahkan download dan instal Aplikasi APK untuk Versi Android, dan dapatkan berita, dokumentasi serta produk hukum terbaru secara mudah dan cepat langsung dari smartphone anda

Artikel dan Berita

Revisi UU Ormas, Kombinasi HAM, Partisipasi dan Kedaulatan Negara

By admin | 2 comments

JAKARTA- Pemerintah siap melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan jadi Undang-Undang Ormas. Revisi akan bersifat
Kementerian Perhubungan Terbitkan PM 108 Tahun 2017 sebagai Payung Hukum Angkutan Online

By admin | 0 comment

Jakarta (30/10/2017) – Setelah melalui serangkaian proses pembahasan, uji publik, dan sosialisasi, Kemenhub terbitkan Peraturan pengganti PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
Santri Harus Gunakan Medsos Untuk Dakwah

By admin | 0 comment

Hari Santri Nasional (HSN) Tingkat Kota Banjar diperingati dan dipusatkan di lingkungan Pusdai Kota Banjar, Minggu (22/10/2017). Rangkaian momen HSN ke-2 digelar
MTQ SEBAGAI SARANA MENSYIARKAN AGAMA ISLAM

By admin | 2 comments

Ratusan peserta yang berasal dari empat kecamatan mengikuti lomba MTQ XII Tingkat Kota Banjar yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Huda, Rabu,
Wali Kota “Blusukan” ke Pasar Banjar

By admin | 0 comment

Wali Kota Banjar, Hj.Ade Uu Sukaesih “blusukan” ke Pasar Banjar, Rabu (25/10/2017). Aksi Wali Kota ini mendapat perhatian warga pasar dan konsumen

Copyright 2017 JDIH KOTA BANJAR | All Rights Reserved