JDIH Kota Banjar | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

0%

Pengertian JDIH

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,
serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum
secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Cari Produk Hukum

Cari

Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Terbuka

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjar Pada Pdam Tirta Anom Kota Banjar

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir

Peraturan Walikota Banjar Nomor 147 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama

Peraturan Walikota Banjar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaananggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjartahun Anggaran 2018

0%

Peraturan Daerah

0%

Peraturan Walikota

0%

Abstrak

Lihat Produk Hukum

Produk Hukum Pusat & Propinsi

Undang undang dasar

100%

Undang undang dasar: 100%

Undang undang

100%

Undang undang: 100%

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

100%

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang: 100%

Peraturan Pemerintah

100%

Peraturan Pemerintah: 100%

Produk Hukum Lainnya

100%

Produk Hukum Lainnya: 100%

Lihat Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore 2014)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura 2014 (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern Part Of The Strait Of Singapore 2014)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Pembukuan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Engesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary 2014)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines Concerning The Delimitation Of The Exclusive Economic Zone Boundary 2014)

Link Terkait

Dokumentasi Kegiatan

Lihat Dokumentasi Kegiatan Lainnya

Download JDIH Versi Android

Untuk memudahkan dalam mengakses Website JDIH Kota Banjar silahkan download dan instal Aplikasi APK untuk Versi Android, dan dapatkan berita, dokumentasi serta produk hukum terbaru secara mudah dan cepat langsung dari smartphone anda

Artikel dan Berita

Revisi UU Ormas, Kombinasi HAM, Partisipasi dan Kedaulatan Negara

By admin | 2 comments

JAKARTA- Pemerintah siap melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan jadi Undang-Undang Ormas. Revisi akan bersifat
Kementerian Perhubungan Terbitkan PM 108 Tahun 2017 sebagai Payung Hukum Angkutan Online

By admin | 0 comment

Jakarta (30/10/2017) – Setelah melalui serangkaian proses pembahasan, uji publik, dan sosialisasi, Kemenhub terbitkan Peraturan pengganti PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
Santri Harus Gunakan Medsos Untuk Dakwah

By admin | 0 comment

Hari Santri Nasional (HSN) Tingkat Kota Banjar diperingati dan dipusatkan di lingkungan Pusdai Kota Banjar, Minggu (22/10/2017). Rangkaian momen HSN ke-2 digelar
MTQ SEBAGAI SARANA MENSYIARKAN AGAMA ISLAM

By admin | 2 comments

Ratusan peserta yang berasal dari empat kecamatan mengikuti lomba MTQ XII Tingkat Kota Banjar yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Huda, Rabu,
Wali Kota “Blusukan” ke Pasar Banjar

By admin | 0 comment

Wali Kota Banjar, Hj.Ade Uu Sukaesih “blusukan” ke Pasar Banjar, Rabu (25/10/2017). Aksi Wali Kota ini mendapat perhatian warga pasar dan konsumen

Copyright 2017 JDIH KOTA BANJAR | All Rights Reserved